Pustaka Aristoteles

Dari Tata Niaga Orde Baru ke Danantara Oleh: Saskia Ubaidi Ketika pemerintah memperkenalkan Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai pengelola perdagangan komoditas strategis nasional, saya justru teringat masa pertengahan 1990-an hingga awal 2000-an, saat saya banyak berinteraksi dengan lingkungan tata niaga teh, pemasaran hasil perkebunan negara, serta perdagangan ekspor komoditas perkebunan Indonesia. Pada masa itu, Indonesia sebenarnya telah mengenal pola pemasaran bersama dalam perdagangan komoditas ekspor. Perdagangan teh tidak sepenuhnya bergerak bebas melalui masing-masing perusahaan, melainkan berada dalam sebuah ekosistem yang melibatkan koordinasi pemasaran, jalur ekspor, hubungan dengan kantor pemasaran bersama, hingga keterhubungan dengan institusi perdagangan negara. Di sana saya melihat bagaimana negara, perdagangan, dan komoditas saling terhubung dalam satu rantai ekonomi yang terstruktur. Komoditas bukan sekadar barang dagangan, tetapi bagian dari strategi ek...

Batavia dan Lahirnya Manusia Indonesia Modern Pada awal abad ke-20, Batavia bukan sekadar pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kota itu perlahan berubah menjadi ruang pertemuan berbagai gagasan besar dunia. Di balik gedung-gedung administrasi kolonial, pelabuhan, sekolah modern, dan percetakan surat kabar, sedang tumbuh sesuatu yang jauh lebih penting sebuah kesadaran baru tentang bangsa, kemerdekaan, dan manusia modern. Melalui Politik Etis, Belanda mulai membuka akses pendidikan bagi sebagian kecil pribumi. Dari sekolah-sekolah seperti HBS dan STOVIA lahir generasi muda yang mulai bersentuhan dengan filsafat, politik, ekonomi, dan pemikiran modern Eropa. Mereka tidak lagi hanya belajar membaca dan berhitung, tetapi mulai mempertanyakan mengapa bangsanya dijajah dan bagaimana sebuah bangsa dapat berdiri merdeka. Buku-buku dan surat kabar dari Eropa masuk bersama kapal dagang dan jaringan percetakan modern. Nama-nama seperti Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, Voltaire...

Dua puluh delapan tahun setelah Reformasi 1998, Indonesia hidup dalam sebuah paradoks. Kita memang tidak lagi berada di era otoritarianisme seperti Orde Baru, tetapi di tengah keterbukaan demokrasi hari ini muncul kegelisahan baru bahwa kebebasan politik belum sepenuhnya diikuti rasa keadilan dan keterwakilan yang nyata bagi masyarakat. Secara formal, Indonesia memang tampak semakin demokratis. Pemilu berlangsung rutin, pers jauh lebih terbuka, pergantian presiden berjalan melalui mekanisme konstitusional, dan kritik terhadap pemerintah tidak lagi dibungkam seperti pada masa lalu. Namun di tengah keterbukaan itu, muncul kegelisahan baru bahwa kekuasaan tetap terasa jauh dari rakyat biasa. Reformasi pada akhirnya tidak benar-benar menghapus relasi kuasa, melainkan lebih banyak mengubah bentuk dan cara kerjanya. Di sinilah paradoks demokrasi pasca-Reformasi mulai terlihat. Masyarakat memang memiliki ruang yang jauh lebih besar untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Namun ...