Pustaka Aristoteles

Dari Tim Sukses ke Kursi Kekuasaan: Demokrasi atau Patronase? Oleh Saskia Ubaidi Dalam praktik politik Indonesia hari ini, menjadi bagian dari tim sukses bukan hanya soal komitmen ideologis atau kerja elektoral. Ia juga membuka jalan menuju jabatan strategis, baik di badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga posisi penting di kementerian atau lembaga negara lainnya. Fenomena ini mengundang pertanyaan tajam, apakah ini bagian dari demokrasi, atau justru cerminan patronase politik yang terselubung? Demokrasi ideal menjanjikan meritokrasi, siapa yang berkompeten, dialah yang pantas menduduki jabatan publik. Namun dalam kenyataan yang kerap kita saksikan, prinsip meritokrasi sering dikalahkan oleh logika balas jasa politik. Ketika posisi strategis diberikan bukan karena keahlian, melainkan karena kontribusi dalam memenangkan pemilu, maka demokrasi kita telah tergelincir ke dalam patronage democracy yaitunsuatu bentuk demokrasi yang dibajak oleh ke...

Catatan Dari George Bernard Shaw  Demokrasi bisa berubah menjadi aristokrasi, berakar pada kritik terhadap potensi degradasi demokrasi. ini adalah kekhawatiran bahwa sistem demokrasi, yang pada dasarnya mengedepankan kesetaraan dan partisipasi luas, dapat bertransisi menjadi sebuah bentuk pemerintahan yang didominasi oleh elit atau segelintir orang yang berkuas alias aristokrasi. George Bernard Shaw juga pernah berpendapat tentang hal ini, meskipun dalam konteks yang lebih luas, dengan menyatakan bahwa: " The trouble with democracy is that it relies on the wisdom of the masses, who are often easily influenced by the few, leading to the rise of a new aristocracy." Jelas pemikiran ini menyoroti bahwa dalam praktiknya, demokrasi bisa dimanipulasi oleh segelintir elit politik atau ekonomi, yang pada akhirnya mengambil alih kekuasaan dan mengurangi esensi demokrasi itu sendiri.  Ketika kekuasaan terkonsentrasi pada elit yang kaya atau berpengaruh, demokrasi bisa beruba...

Demokrasi seharusnya menjadi sistem yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Namun, kenyataan politik di Indonesia menunjukkan bahwa sistem ini semakin tergerus oleh praktik transaksional, terutama dengan semakin mahalnya biaya politik. Berdasarkan laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), biaya yang dibutuhkan untuk menjadi anggota DPR bisa mencapai Rp 80 miliar. Angka ini menciptakan ketergantungan pada modal besar, yang sering kali berasal dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi. Hal ini mengancam kualitas demokrasi kita. Tingginya Biaya Politik dan Demokrasi Transaksional Ketika biaya politik menjadi sangat tinggi, politisi terpaksa mencari dukungan dari kalangan bisnis atau pemodal besar untuk mendanai kampanye mereka. Kajian dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) juga mengungkapkan bahwa dana kampanye yang mahal mendorong penggunaan sumber-sumber dana yang tidak sah, membuka ruang bagi praktik demokrasi transaksional. Dala...

Mengapa Kemunduran Demokrasi Perlu Diperhatikan Dalam sebuah negara yang menyebut dirinya demokrasi, namun terdapat pemilu yang tampak tidak lagi adil, media yang ditekan, dan pemimpin yang semakin kebal dari kritik, kita perlu mempertanyakan kembali seberapa demokratis negara tersebut. Meskipun tampaknya demokrasi masih berjalan, ada sesuatu yang terasa janggal. Seperti mesin yang tetap berfungsi, tetapi dengan suara-suara aneh yang menandakan kerusakan tersembunyi. Inilah yang membuat saya tertarik membahas fenomena kemunduran demokrasi.  Bagaimana mungkin proses yang seharusnya menjaga kebebasan justru berbalik arah dan melemahkannya? Fenomena ini tidak terjadi begitu saja. Menurut Nancy Bermeo, seorang ilmuwan politik, kemunduran ini dikenal sebagai democratic backsliding alias   kemunduran demokrasi yang terjadi secara perlahan dan halus. Bukan melalui kudeta atau revolusi, melainkan lewat pengikisan hak-hak sipil dan kebebasan politik yang berlangsung bertaha...

Demokrasi: Mencari Makna Sejati dalam Pesta Suara Rakyat. Dalam waktu dekat, gemuruh pesta demokrasi akan kembali menghiasi tanah air.  Sebuah pertanyaan muncul, apakah kita akan melihat slogan yang mencerminkan esensi sejati demokrasi, akan berubah menjadi  " Demokrasi dari rakyat jelata, oleh rakyat jelata, untuk rakyat pejabat"?   meskipun satir, slogan ini  membangkitkan kesadaran akan tantangan dalam partisipasi aktif rakyat dalam demokrasi. Seringkali, kehadiran oknum pemerintah yang lebih mementingkan diri sendiri daripada melayani rakyat menjadi hambatan. Sebut saja Kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat terpilih, menyiratkan bahwa kelompok kepentingan cenderung menempatkan keuntungan pribadi di atas kepentingan bangsa secara keseluruhan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, seolah merusak fondasi bangsa, menyimpang dari nilai-nilai budaya Indonesia yang mengedepankan semangat gotong royong dan tepo saliro. Mungkin makrifat ...