Pustaka Aristoteles

Sebagaimana kita ketahui bersama, pandemi Covid 19 membuat efek konsumsi lesu, investasi sulit tumbuh dan masih melonjaknya angka kasus infeksi covid-19. Perbaikan penyesuaian akibat pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) itu pun tidak terlalu signifikan sebagai obat penangkal lemahnya daya jual/ beli ( baca pasar ).  Banyak pengusaha yang bersikap “Wait and See “menahan ekspansi usahanya karena takut dihantui resiko kebangkrutan lantaran bisnis hanya bisa berjalan maksimal 50 persen dan konsumen pun mengalami penurunan daya beli.  Sederhananya, semakin lama kita berada dalam dilema pandemi covid-19, semakin minim peluang perbaikan iklim usaha dan investasi. Ini termasuk pengertian Investasi  lokal dari semua pelaku umkm / wirausaha lokal sampai dengan investasi mega proyek asing. Sedikit ingin flashback, sebelum pandemi Covid-19 melanda, pemerintah pun sudah sadar bahwa investasi adalah motor penggerak perekonomian ke depan. Kita sudah tidak lagi...

Idealisme dan semangat "Agent of change" sah-sah saja buat kelompok pro atau oposan pemerintah. Porsi propaganda adalah sahih di era 'Post reformasi, dikritisi kaum bernada radikal yang kerap tidak berada dalam pemerintahan.  "Omnibus Law" kata-kata yang menjadi jargon setelah kata "Pandemi Covid" saat ini. Sejatinya,  ingin memangkas overlapping regulasi yang selama ini "dinikmati" banyak pihak, berniat untuk menciptakan lapangan kerja, dan juga salah satu strategi untuk memudahkan bisnis dan investasi ke Indonesia demi upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan absolut yang mendera 9,4 persen penduduk (*sumber BPS ) Lantas kenapa menyisahkan cerita siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan oleh Omnibus Law. Buruh pabrikan masih ada yang percaya,  ada upaya politik dan ekonomi dari pemerintah untuk memperbaiki dan memodernisasi ekonomi nasional. Tidak semua  terpengaruh "Agitasi dan Provokasi" kelompok yang meno...

https://www.instagram.com/p/CFEbldbhUeL/?igshid=juqusllya2cn

Pandemi Covid-19 secara tak langsung menggerakkan masyarakat Untuk melakukan percepatan transformasi digital.  Kita bisa berinteraksi dengan masyarakat dan tetap memiliki hubungan yang baik walau bukan bertemu langsung. Semua bisa menjalankan bisnis tanpa perlu terbang, bermain game walau ada perbedaan waktu dan tempat, saling menghibur dan berteman dengan satu sama lain walau tidak menyentuh secara fisik. Dan seperti itulah peran teknologi digital yang akan terus berlanjut pada kenormalan baru pasca krisis Covid-19.  Dus, dengan melihat ketergantungan kehidupan masyarakat selama masa pandemi Covid-19 akan teknologi digital dan yang akan terus berlanjut pada kenormalan baru pasca krisis Covid-19, maka secara ideal dibutuhkan perhatian khusus akan terjaminnya hak-hak digital untuk warga. Mudahnya, setiap warga harus mampu mengakses dan menggunakan teknologi digital ,mulai dari Sabang sampai  Merauke,dari Miangas sampai  pulau Rote. Sudah pasti ...

Konsep herd immunity tidak bisa diharapkan untuk menyudahi pandemi COVID-19, sebelum ditemukannya vaksin untuk virus Corona. Jumlah korban jiwa akibat infeksi ini akan sangat tinggi bahkan sebelum herd immunity tercapai. Untuk mencapai herd immunity, setidaknya 70% dari populasi harus terinfeksi terlebih dahulu. Apabila penduduk Indonesia dianggap sebanyak 270 juta, maka sedikitnya 189 juta harus terinfeksi untuk mendapatkan herd immunity. Pemerintah sendiri telah menyatakan bahwa mereka tidak memakai strategi herd immunity dalam penanganan Covid-19, hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto. Pengurangan kadar PSBB dimulai dari sektor transportasi lantaran pemerintah menilai perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia menurut dia mulai melandai. Wacana pelonggaran PSBB bukanlah pemicu awal dari kemunculan spekulasi tentang penggunaan strategi herd immunity. Apakah New Normal itu ? Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penan...

Diawali berita kerumunan orang-orang di penutupan McD Sarinah, lalu kerumunan orang2 berkoper di Bandara Soetta, lanjut video pasien positif yang marah tidak terima alias menolak dibawa ke RS. Bagaimananya cara berfikir mereka ? Jangan-jangan supaya takut dan sadar akan pandemi ini , apa harus ditakuti dengan pasal pembunuhan berencana? supaya tidak ada pelanggaran. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk betul-betul bisa menjaga keselamatan manusia, tidak hanya semata-mata melayani pengusaha untuk bisnis angkutannya termasuk bisnis penerbangan. Dilarang mudik selama pandemi, tapi berpergian ke luar daerah diperbolehkan demgan persyaratan. Plus adanya Inkonsistensi Regulasi alias rancu dan mengundang banyak pertanyaan, dengan kejadian-kejadian sbb: Pembatasan Perjalanan orang ( surat edaran 4 tahun 2020) namun angkutan umum kembali  beroperasi. Koordinasi pusat dan daerah lemah, tidak ada protokoler jelas.Daerah melakukan sendiri-sendiri. Beda tempat bed...