Pemerintah Bukan Negara

Pemerintah Bukan Negara

Dalam rubrik Surat Kepada Redaksi harian Kompas, sebuah tulisan berjudul “Pemerintah Bukan Negara” menyoroti kebiasaan yang kerap muncul dalam perbincangan publik yang menyamakan pemerintah dengan negara. Ungkapan “negara tidak hadir” sering digunakan untuk menggambarkan berbagai kegagalan kebijakan atau pelayanan publik. Namun tulisan singkat itu justru mengingatkan pada hal yang lebih mendasr bahwa negara dan pemerintah sebenarnya bukanlah konsep yang sama.

Dalam ilmu politik, negara dipahami sebagai entitas politik yang relatif permanen. Ia terdiri dari wilayah, rakyat, kedaulatan, serta berbagai lembaga yang menopangnya. Pemerintah hanyalah salah satu unsur dari negara, yakni pihak yang untuk sementara waktu diberi mandat untuk mengelola dan menjalankan negara tersebut. Dengan kata lain, pemerintah adalah pengurus negara dalam suatu periode tertentu, sementara negara tetap ada sebagai struktur politik yang lebih luas daripada pemerintahan yang sedang berkuasa.¹

Dari titik ini, kita dapat melihat persoalan yang lebih luas mengenai bagaimana negara dijalankan. Ilmu politik modern mengenal dua istilah penting untuk menjelaskan proses tersebut, yakni governing dan governance. Governing merujuk pada proses bagaimana kekuasaan dijalankan serta bagaimana keputusan-keputusan publik diambil. Sementara itu, governance menggambarkan jaringan yang lebih luas dari para aktor yang terlibat dalam pengelolaan masyarakat mulai dari pemerintah, birokrasi, sektor swasta, hingga masyarakat sipil.²

Dalam masyarakat modern, pengelolaan negara tidak lagi hanya bergantung pada pemerintah semata. Kebijakan publik, pembangunan ekonomi, hingga penanganan berbagai persoalan sosial sering kali melibatkan berbagai institusi dan aktor yang bekerja dalam jaringan yang kompleks. Karena itu, kualitas sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memerintah, tetapi juga oleh bagaimana tata kelola tersebut dijalankan.

Cara pandang ini juga dapat diperkaya oleh pemikiran Michel Foucault melalui konsep governmentality. Bagi Foucault, kekuasaan tidak hanya bekerja melalui perintah atau hukum yang datang dari negara. Kekuasaan juga bekerja melalui berbagai mekanisme yang lebih halus dalam mengatur kehidupan masyarakat melalui kebijakan publik, institusi sosial, praktik birokrasi, bahkan melalui cara masyarakat dibiasakan untuk berpikir dan bertindak.³

Dengan demikian, governing tidak hanya berarti memerintah. Ia juga mencakup upaya mengorganisasi kehidupan sosial, membentuk kebiasaan, serta mengarahkan cara pandang masyarakat terhadap berbagai persoalan bersama.

Jika dilihat dari sudut pandang ini, ungkapan “negara tidak hadir” mungkin perlu dipahami secara lebih hati-hati. Kalimat tersebut sering digunakan untuk menggambarkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Namun dalam banyak situasi, yang sebenarnya sedang dipersoalkan bukanlah keberadaan negara itu sendiri, melainkan kualitas tata kelola negara, bagaimana institusi bekerja, bagaimana kebijakan dijalankan, dan bagaimana negara merespons kebutuhan warganya.

Barangkali persoalannya bukan pada hadir atau tidaknya negara. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kekuasaan bekerja dalam kehidupan kita, melalui institusi, kebijakan, dan cara negara mengatur masyarakatnya.

Negara mungkin tidak pernah benar-benar absen. Yang sering luput dari perhatian kita adalah bagaimana kekuasaan bekerja melalui kebijakan, institusi, dan berbagai mekanisme yang membentuk kehidupan masyarakat sehari-hari.


Catatan kaki
1. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
2. Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik (Yogyakarta: Media Pressindo, 2014).
3. Michel Foucault, Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan (Yogyakarta: Bentang, 2002).

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Jalur Pendidikan HBS - Hogereburgerschool

Image
Hogereburgerschool (HBS)   Siswa HBS Surabaya merayakan HUT ke-25, bendera sekolah tertera "Hoogere Burgerschool te Soerabaia" dengan motto " Per aspera ad astra " - "melalui jerih payah untuk meraih bintang" BS  (singkatan dari  bahasa Belanda :  Hogere Burger School  atau  Hoogere Burgerschool ) adalah sekolah lanjutan tingkat menengah pada zaman  Hindia Belanda  untuk orang  Belanda ,  Eropa  atau elite  pribumi  dengan bahasa pengantar  bahasa Belanda . HBS setara dengan  MULO  +  AMS  atau  SMP  +  SMA , namun hanya 5 tahun. Siswa HBS Semarang sedang berlatih senam Peraturan Pendidikan 1848, 1892, dan Politik Etis 1901 Peraturan pendidikan dasar untuk masyarakat pada waktu Hindia Belanda pertama kali dikeluarkan pada tahun 1848, dan disempurnakan pada tahun 1892 di mana pendidikan dasar harus ada pada setiap Karesidenan, Kabupaten, Kawedanaan, atau pusat-p...
Read more

Tjakrabirawa di malam kelam 1 Oktober 1965

Image
Tjakrabirawa di malam kelam 30 September 1965 malam, tak banyak yang tahu kalau Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Letkol Untung Syamsuri masih mengawal Presiden Soekarno yang berpidato dalam acara Musyawarah Teknisi di Istora Senayan hingga pukul 24.00 WIB. Setelah selesai menjalankan tugasnya, Untung rupanya tak kembali ke mess di Jl Cidurian, Jakarta Pusat. Perwira menengah Resimen Tjakrabirawa itu menuju Lubang Buaya, Jakarta Timur. Basis konsentrasi pasukan G30S. Untung memeriksa pasukannya. Kekuatannya masih jauh dari harapan. Tak ada batalyon lapis baja yang datang dari Jawa Barat. Para pemimpin militer G30S, Letkol Untung, Mayor Soejono, Brigjen Soepardjo dan Kolonel Latief, sedikit masygul. Namun Sjam Kamaruzaman dari Biro Chusus Partai Komunis Indonesia (PKI) cepat menggertak. "Ya Bung. Kalau mau revolusi banyak yang mundur. Tetapi kalau sudah menang banyak yang ikut."  Akhirnya diputuskan operasi penculikan para jenderal tetap berjalan. Jam 'J' adalah puk...
Read more

Parlemen Joget, Demokrasi Retak

Image
Parlemen Joget, Demokrasi Retak Baru saja kita memperingati Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Delapan dekade merdeka seharusnya menjadi penanda kedewasaan demokrasi. Tetapi pertanyaan pun muncul, benarkah demokrasi kita telah matang. Pemandangan anggota DPR berjoget di ruang sidang yang viral belakangan ini bukan sekadar tontonan sepele, melainkan cermin dari kultur politik yang dangkal.  Mahal Ongkos Politik, Murah Integritas Joget itu lahir bukan tanpa sebab. Bagi sebagian anggota dewan, itu bukan sekadar hiburan, melainkan cara merayakan tunjangan dan fasilitas baru yang mereka nikmati. Saat rakyat bergulat dengan biaya hidup, mereka justru merayakan euforia kegembiraan di ruang sidang. Bukannya bekerja serius melahirkan regulasi dan pengawasan, mereka memilih panggung hiburan yang mudah viral. Tak heran jika aksi itu semakin memperlebar jarak dengan rakyat dan memantik kemarahan yang akhirnya meledak dalam demonstrasi di jalanan. Masalah DPR tidak lahir di ruang s...
Read more