Pustaka Aristoteles

MANAJEMEN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM DARI KPK, KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN Penelitian Manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dan kewenangan aparat penegak hukum dari KPK,Kejaksaan dan Kepolisian mengangkat permasalahan tentang keterkaitan Manajemen penanganan  perkara tindak pidana korupsi di Indonesia antara KPK,Kejaksaan dan Kepolisian.   Dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan 120 responden (Jaksa, Polisi, Hakim, Dosen, LSM, BPKP/BPK) yang dipilih secara purposive sampling diharapkan data yang terkumpul dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pimpinan Kejaksaan.  Keterkaitan Manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi antara KPK dan Kejaksaan/Kepolisian dalam hal koordinasi dan sup

Ah Galau cu”…@Twit Nenek Moyang ku Kalau saja nenek moyangku seorang pelaut datang & bisa berkicau ala twitter tentu statusnya akan “Ah galau….melihat kepulauan nusantara yang ternyata tidak bisa meningkatkan perdagangan “ Selama berabad-abad nenek moyang bangsa Indonesia telah menggunakan laut sebagai sarana perniagaan dan sumber penghidupan. Laut menjadi sumber kejayaan dari kerajaan nusantara, dan berbagai suku bangsa di wilayah nusantara pada saat itu telah memanfaatkan keberadaan laut walau dengan teknologi yang  sangat  sederhana dalam dunia pelayaran. Semua demi usaha memenuhi kebutuhan hidup. Mereka mengadakan perdagangan antar pulau secara efektif, efisien, cepat, nyaman dan terjangkau sesuai dengan kepentingan nasional. Sejarah mencatat bahwa awal dari kebangkitan pelayaran pertama kali yaitu pada zaman kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Pelaut-pelautnya yang handal menjelajah ke ber