Pustaka Aristoteles

Tak ingin produksi teh terus menyusut, Kementrian Pertanian (Kemtan) menaikan anggaran untuk peremajaan areal kebun teh. Jika anggaran tersebut tahun lalu hanya Rp 3,5 miliar, anggaran tahun depan menjadi Rp 48 miliar, atau naik 1.271,4%. "Kami akan bekerja sama dengan Dewan Teh Indonesia," ujar Gamal Nasir, Dirjen Perkebunan, Kemtan kepada KONTAN, kemarin. Menurut Gamal, rencananya anggaran tersebut akan digunakan untuk melakukan kegiatan seperti replanting , rehabilitasi dan intensifikasi untuk kebun teh seluas 2.500-3.000 hektare (ha). Tahun ini, luas areal kegiatan peremajaan kebun teh hanya 575 ha Sultoni Arifin, Direktur Eksekutif Dewan Teh Indonesia mengatakan, peremajaan kebun teh tahun depan akan dilakukan di lima kabupaten yakni Majalengka, Garut, Bandung Selatan, Cianjur dan Sukabumi. Untuk itu, akan dibentuk kluster-kluster. Di setiap kluster akan didata berapa besar kebutuhan dana untuk kegiatan peremajaan. "Misalnya nanti di Majalengka seluas 500 ha, nanti

 Menjadi pengembang properti ternyata bisa membawa 11 orang ini menjadi triliuner. Mereka masuk daftar 50 orang terkaya di Indonesia yang dilansir oleh  Forbes  Majalah itu untuk pertama kalinya melansir 50 orang terkaya di Indonesia dan akan mengeluarkan rilis dan cerita lengkap mereka pada 2 Desember 2013. Total nilai kekayaan mereka mencapai US$95 miliar atau sekitar Rp1.107 triliun. Dikutip dari lama Forbes Asia, Jumat 22 November 2013, pendiri dan pemilik Grup Djarum, R. Budi dan Michael Hartono masih menempati urutan pertama dalam daftar 50 orang terkaya Indonesia itu. Kekayaan orang terkaya di Indonesia itu mencapai US$15 miliar atau sekitar Rp174,8 triliun. Yang menarik dari daftar tersebut yakni dari 50 deretan orang terkaya di Indonesia, sebanyak 11 orang bergerak di bidang properti. Permintaan rumah setiap tahun terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.    Setyo Maharso, Ketua Umum Perusahaan Real Estat Indonesia, pernah menuturkan industri properti merupa

Partai Politik masih crnderung memilih perempuan calon anggota legislatif secara instant. Banyak perempuan caleg dalam Daftar  Caleg Tetap yang belum berpengalaman dan belum matang dalam beepolitik praktis.  Jika dicermati diantara perempuan Caleg itu banyak yang belum berpengalaman atau belum matang dalam berpolitik. kondisi ini terjadi karena parpol memilih mereka secara terburu- buru hanya demi memenuhi kuata 30 persen. Sebagian perempuan Caleg itu adalah istri-istri dari politisi (laki-laki) yang aktif di partai.  Untuk di daerah, perempuan caleg umumnya diambil dari mereka yang memiliki basis dukungan massa. (Guru, Pendeta,Ustadjah, Pemimpin Majelis Taklim atau Bidan). Karena belum berpengalaman berpolitik, mereka harus bekerja keras dan cepat belajar Politik agar terpilih dalam pemilu dan menjadi legislator yang baik. Pada dasarnya semua Parpol sepakat untuk meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen. Namun belum ada upaya / startegy khusus untuk mewujudkannya. Dunia politik

Dalam kurun 10 tahun terakhir ini gejala kejahatan publik yang menjalarnya paling cepat adalah korupsi. Kejahatan itu bahkan sudah menggerogoti kaum muda dan jumlahnya kian bertambah. Namun pemerintah menganggapnya hal yang biasa, tak ada kondisi darurat. Sebut saja mereka yang juga terseret kasus korupsi yang ditangani KPK, seperti Gayus Tambunan, Dhana Widyatmika, Tommy Hindratno, Angelina Sondakh, Muhammad Nazaruddin, Wa Ode Nurhayati, Fadh A Rafiq, Anas Urbaningrum, Dandy Prasetya dan yang lainnya. Inilah suksesi koruptor versi yang muda.  Dugaan Kasus Hambalang - anggota DPR -   Audit investigatif tahap II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, telah diserahkan ke   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan DPR. Dalam dokumen itu, terdapat 15 nama anggota DPR yang disebut-sebut memuluskan anggaran Rp 2,5 triliun untuk proyek tersebut 15 Anggota DPR itu berinisial MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, UA, AZ, EHP, MY, MHD, HL

Pemilu adalah proses politik  dalam sistem demokrasi untuk menetapkan kepemimpinan politik yang memiliki legitimasi. Legitimasi itu bukan hanya karena adanya undang-undang yang memayunginya, tetapi juga karena proses tersebut melibatkan seluruh lapisan rakyat yang memiliki hak pilih. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu bukan hanya termanivestasi dari terselenggaranya semua tahapan-tahapan sampai pengumuman hasilnya, juga harus tercermin dari penerimaan hasil tersebut oleh seluruh pemangku kepentingan, yaitu para kontestan baik dari parpol , calon angota parlemen di seluruh tingkatan (Pusat, Propinsi, dan Kabupaten),calon anggota DPD, maupun publik.  Hasil pemilu dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pemilu, jika dilaksanakan secara profesional, dengan berpedoman dalam pada azas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas, sesuai amanat undang-

Jamuran Gara-gara Korupsi ? Oleh:  Saskia Ubaidi  | 24 October 2013 | Ketika korupsi berjamuran membusuk, merusak kemanusiaan,karena dijalankan oleh orang-orang yang berpengaruh besar, bermodal besar dan sangat kaya bisa kita maknai sebagai “Kontaminasi Kapitalisâ€dalam ranah kepercayaan publik. Kontaminasi Kapitalis ini akan membuat situasi sulit yg mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan. Timbul stigma borjuis dalam urusan korupsi karena memiliki modal serta menjadi “Bangsawanâ€, karena memiliki strata sosial yang tinggi dalam masyarakat. Mereka menguasai hak paling banyak dalam lapangan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Dimana kepemilikan ini bukan didapat berdasarkan hukum waris melainkan adu kekuasaan dalam rimba Kolusi,korupsi,Nepotisme. Selain gemar menyamarkan manusia sejati yang jauh dari moralitas dan etika serta sangat piawai dalam menyesuaikan diri dengan kemampuan praktek

Semakin memasyarakatnya batik pasca-ditetapkannya sbg warisan budaya bangsa asal Indonesia oleh UNESCO pada 2010. Batik  semakin menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia sekaligus menjadi wadah untuk menghidupkan sektor ekonomi kreatif di tanah air. Selamat Hari Batik Nasional 2013 Umumnya masyarakat Indonensia hanya mengenal batik itu hanya berada di Pulau Jawa saja, namun ternyata batik kini ada di berbagai daerah. Batik merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan. Berbagai daerah kini berlomba melestarikannya. Batik daerah disesuaikan dengan corak budaya dan ciri khas masing-masing daerah. Demikian juga dengan Indonesia bagian Timur yang memiliki batik dengan keragaman motif dan filosofinya. Batik Kalimantan Timur (Kaltim) misalnya, memiliki corak yang berbeda dengan batik lainnya. Batik Kaltim terdiri dari beberapa bahan. Ada yang berbahan sutra, semi sutra, serat nanas, katun, dan doby atau lebih dikenal dengan ulap doyo. Batik Kalimantan juga terdiri dari bebera

A kademisi nilai Pancasila Dasar Negara, bukan pilar Jakarta (ANTARA News) - Seorang akademisi menilai Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, sehingga tidak tepat Pancasila dimasukkan ke dalam empat pilar kebangsaan, karena ketika Pancasila menjadi pilar akan mereduksi makna sebagai dasar negara. Ristianto dari Yayasan Pendidikan Bung Karno mengemukakan hal itu dalam diskusi Kebangsaan "Empat Pilar, Mereduksi Pancasila?" di Kampus Universitas Paramadina, Jakarta, Senin. Dia menilai Pancasila harus diletakkan menjadi dasar negara bukan diposisikan menjadi salah satu pilar dari empat pilar kebangsaan, Pancasila menurut Bung Karno adalah "philosophische grondslaag" kehidupan bernegara dan berbangsa  Indonesia. "Yayasan Pendidikan Bung Karno sudah beberapa kali menyurati MPR RI perihal keberatan tentang penggunaan empat pilar kebangsaan yang menghabiskan banyak anggaran negara, bertentangan dengan posisi Pancasila sebagai dasar negara, dan tidak ada kete

Tjakrabirawa di malam kelam 30 September 1965 malam, tak banyak yang tahu kalau Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Letkol Untung Syamsuri masih mengawal Presiden Soekarno yang berpidato dalam acara Musyawarah Teknisi di Istora Senayan hingga pukul 24.00 WIB. Setelah selesai menjalankan tugasnya, Untung rupanya tak kembali ke mess di Jl Cidurian, Jakarta Pusat. Perwira menengah Resimen Tjakrabirawa itu menuju Lubang Buaya, Jakarta Timur. Basis konsentrasi pasukan G30S. Untung memeriksa pasukannya. Kekuatannya masih jauh dari harapan. Tak ada batalyon lapis baja yang datang dari Jawa Barat. Para pemimpin militer G30S, Letkol Untung, Mayor Soejono, Brigjen Soepardjo dan Kolonel Latief, sedikit masygul. Namun Sjam Kamaruzaman dari Biro Chusus Partai Komunis Indonesia (PKI) cepat menggertak. "Ya Bung. Kalau mau revolusi banyak yang mundur. Tetapi kalau sudah menang banyak yang ikut."  Akhirnya diputuskan operasi penculikan para jenderal tetap berjalan. Jam 'J' adalah puk

Patalogi pasca Kolonial bersifat limbo,antara kemungkinan kebebasan yang nyata dan bayang-bayang ketidakbebasan yang terus mengancam antara menjadi ada dan tiada, antara kemerdekaan dan ketergantungan,yang berakar pada residu-residu masa lalu yang terpendam dan tak terselesaikan. Mengutip tulisan Opini di Harian Kompas Senin, 10 Junui 2013 seputar Taufik Kemas dan Jembatan Kebangsaan, ditulis oleh Yudi Latif ( seorang pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan). Sosok TK dituliskan sebagai jembatan kebangsaan yang berperan sebagai jembatan simbolik,jembatan rekonsiliasi dan jembatan antar horizon. Dan seperti kutipan Albert Memmi,untuk menjebol kemacetan historis itu perlu adanya jembatan simbolik yang memungkinkan orang dari kutub-kutub berbeda saling menyapa dan mencairkan kebeluan-kebekuan stigma. Sosok  TK mampu mengemban misi sejarah ini dengan memposisikan "Antara atau Liminal"yang bisa melintasi batas-batas pengelompokan yang bersentuhan dengan aliran. Semisal dengan latar

MANAJEMEN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM DARI KPK, KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN Penelitian Manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dan kewenangan aparat penegak hukum dari KPK,Kejaksaan dan Kepolisian mengangkat permasalahan tentang keterkaitan Manajemen penanganan  perkara tindak pidana korupsi di Indonesia antara KPK,Kejaksaan dan Kepolisian.   Dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan 120 responden (Jaksa, Polisi, Hakim, Dosen, LSM, BPKP/BPK) yang dipilih secara purposive sampling diharapkan data yang terkumpul dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pimpinan Kejaksaan.  Keterkaitan Manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi antara KPK dan Kejaksaan/Kepolisian dalam hal koordinasi dan sup