Pustaka Aristoteles

Dalam kurun 10 tahun terakhir ini gejala kejahatan publik yang menjalarnya paling cepat adalah korupsi. Kejahatan itu bahkan sudah menggerogoti kaum muda dan jumlahnya kian bertambah. Namun pemerintah menganggapnya hal yang biasa, tak ada kondisi darurat. Sebut saja mereka yang juga terseret kasus korupsi yang ditangani KPK, seperti Gayus Tambunan, Dhana Widyatmika, Tommy Hindratno, Angelina Sondakh, Muhammad Nazaruddin, Wa Ode Nurhayati, Fadh A Rafiq, Anas Urbaningrum, Dandy Prasetya dan yang lainnya. Inilah suksesi koruptor versi yang muda.  Dugaan Kasus Hambalang - anggota DPR -   Audit investigatif tahap II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, telah diserahkan ke   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan DPR. Dalam dokumen itu, terdapat 15 nama anggota DPR yang disebut-sebut memuluskan anggaran Rp 2,5 triliun untuk proyek tersebut 15 Anggota DPR itu berinisial MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, UA, AZ, EHP, MY, MHD, HL

Pemilu adalah proses politik  dalam sistem demokrasi untuk menetapkan kepemimpinan politik yang memiliki legitimasi. Legitimasi itu bukan hanya karena adanya undang-undang yang memayunginya, tetapi juga karena proses tersebut melibatkan seluruh lapisan rakyat yang memiliki hak pilih. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu bukan hanya termanivestasi dari terselenggaranya semua tahapan-tahapan sampai pengumuman hasilnya, juga harus tercermin dari penerimaan hasil tersebut oleh seluruh pemangku kepentingan, yaitu para kontestan baik dari parpol , calon angota parlemen di seluruh tingkatan (Pusat, Propinsi, dan Kabupaten),calon anggota DPD, maupun publik.  Hasil pemilu dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pemilu, jika dilaksanakan secara profesional, dengan berpedoman dalam pada azas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas, sesuai amanat undang-

Jamuran Gara-gara Korupsi ? Oleh:  Saskia Ubaidi  | 24 October 2013 | Ketika korupsi berjamuran membusuk, merusak kemanusiaan,karena dijalankan oleh orang-orang yang berpengaruh besar, bermodal besar dan sangat kaya bisa kita maknai sebagai “Kontaminasi Kapitalisâ€dalam ranah kepercayaan publik. Kontaminasi Kapitalis ini akan membuat situasi sulit yg mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan. Timbul stigma borjuis dalam urusan korupsi karena memiliki modal serta menjadi “Bangsawanâ€, karena memiliki strata sosial yang tinggi dalam masyarakat. Mereka menguasai hak paling banyak dalam lapangan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Dimana kepemilikan ini bukan didapat berdasarkan hukum waris melainkan adu kekuasaan dalam rimba Kolusi,korupsi,Nepotisme. Selain gemar menyamarkan manusia sejati yang jauh dari moralitas dan etika serta sangat piawai dalam menyesuaikan diri dengan kemampuan praktek

Semakin memasyarakatnya batik pasca-ditetapkannya sbg warisan budaya bangsa asal Indonesia oleh UNESCO pada 2010. Batik  semakin menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia sekaligus menjadi wadah untuk menghidupkan sektor ekonomi kreatif di tanah air. Selamat Hari Batik Nasional 2013 Umumnya masyarakat Indonensia hanya mengenal batik itu hanya berada di Pulau Jawa saja, namun ternyata batik kini ada di berbagai daerah. Batik merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan. Berbagai daerah kini berlomba melestarikannya. Batik daerah disesuaikan dengan corak budaya dan ciri khas masing-masing daerah. Demikian juga dengan Indonesia bagian Timur yang memiliki batik dengan keragaman motif dan filosofinya. Batik Kalimantan Timur (Kaltim) misalnya, memiliki corak yang berbeda dengan batik lainnya. Batik Kaltim terdiri dari beberapa bahan. Ada yang berbahan sutra, semi sutra, serat nanas, katun, dan doby atau lebih dikenal dengan ulap doyo. Batik Kalimantan juga terdiri dari bebera

A kademisi nilai Pancasila Dasar Negara, bukan pilar Jakarta (ANTARA News) - Seorang akademisi menilai Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, sehingga tidak tepat Pancasila dimasukkan ke dalam empat pilar kebangsaan, karena ketika Pancasila menjadi pilar akan mereduksi makna sebagai dasar negara. Ristianto dari Yayasan Pendidikan Bung Karno mengemukakan hal itu dalam diskusi Kebangsaan "Empat Pilar, Mereduksi Pancasila?" di Kampus Universitas Paramadina, Jakarta, Senin. Dia menilai Pancasila harus diletakkan menjadi dasar negara bukan diposisikan menjadi salah satu pilar dari empat pilar kebangsaan, Pancasila menurut Bung Karno adalah "philosophische grondslaag" kehidupan bernegara dan berbangsa  Indonesia. "Yayasan Pendidikan Bung Karno sudah beberapa kali menyurati MPR RI perihal keberatan tentang penggunaan empat pilar kebangsaan yang menghabiskan banyak anggaran negara, bertentangan dengan posisi Pancasila sebagai dasar negara, dan tidak ada kete