Pustaka Aristoteles

Sebagaimana kita ketahui bersama, pandemi Covid 19 membuat efek konsumsi lesu, investasi sulit tumbuh dan masih melonjaknya angka kasus infeksi covid-19. Perbaikan penyesuaian akibat pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) itu pun tidak terlalu signifikan sebagai obat penangkal lemahnya daya jual/ beli ( baca pasar ).  Banyak pengusaha yang bersikap “Wait and See “menahan ekspansi usahanya karena takut dihantui resiko kebangkrutan lantaran bisnis hanya bisa berjalan maksimal 50 persen dan konsumen pun mengalami penurunan daya beli.  Sederhananya, semakin lama kita berada dalam dilema pandemi covid-19, semakin minim peluang perbaikan iklim usaha dan investasi. Ini termasuk pengertian Investasi  lokal dari semua pelaku umkm / wirausaha lokal sampai dengan investasi mega proyek asing. Sedikit ingin flashback, sebelum pandemi Covid-19 melanda, pemerintah pun sudah sadar bahwa investasi adalah motor penggerak perekonomian ke depan. Kita sudah tidak lagi ada di masa “

Idealisme dan semangat "Agent of change" sah-sah saja buat kelompok pro atau oposan pemerintah. Porsi propaganda adalah sahih di era 'Post reformasi, dikritisi kaum bernada radikal yang kerap tidak berada dalam pemerintahan.  "Omnibus Law" kata-kata yang menjadi jargon setelah kata "Pandemi Covid" saat ini. Sejatinya,  ingin memangkas overlapping regulasi yang selama ini "dinikmati" banyak pihak, berniat untuk menciptakan lapangan kerja, dan juga salah satu strategi untuk memudahkan bisnis dan investasi ke Indonesia demi upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan absolut yang mendera 9,4 persen penduduk (*sumber BPS ) Lantas kenapa menyisahkan cerita siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan oleh Omnibus Law. Buruh pabrikan masih ada yang percaya,  ada upaya politik dan ekonomi dari pemerintah untuk memperbaiki dan memodernisasi ekonomi nasional. Tidak semua  terpengaruh "Agitasi dan Provokasi" kelompok yang meno