Pustaka Aristoteles

Dunia Politik di Indonesia sangat disayangkan telah terkontaminasi oleh kepentingan sempit dan sesaat para pelaku politik alias para politisi. Nilai luhur berjuang dalam Partai Politik akhirnya kandas dan hilangnya makna ideal dari sebuah perjuangan untuk rakyat, menjadi perjuangan kepentingan pribadi dan sekelompok  elite partai berorintasi Hedoisme nyaris Narsisme mengangkat rating. Kita tidak bisa pungkiri beberapa waktu ini kita telah mendengar dan menyoroti kasus-kasus seperti ketua partai korupsi,kasus suap menyuap, perseteruan elite partai,kepala daerah yang diberhentikan akibat menikahi gadis secara siri dan menceraikannya 4 hari kemudian, indikasi pemakaian narkoba pada calon legislatif sampai kecaman dalam internal partai yang saling mau "Buka-Buka"an. Dan babak seru dalam drama politik ini adalah " Update Status" ala Facebooker oleh Presiden yang seolah-olah mengesankan tanggapan " Partai politik  menyita perhatian ku", Jangan-jangan Presid

In struksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2013 tentang penanganan konflik di daerah menjadikan kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota berperan sebagai  koordinator penanganan konflik. Kepala daerah dapat langsung mengerahkan polisi dan tentara untuk meredakan konflik, dan membuat keterpaduan koordinasi antar pemangku kebijakan di daerahnya masing-masing. Sehingga diharpakan  masing-masing pihak tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menangani konflik yang terjadi, namun bersinergi meredam konflik. Walaupun  sebelumnya sudah ada fungsi pengerahan kekuatan polisi dan militer dalam keadaan tertentu di daerah jika dibutuhkan namun, dalam Inpres ini lebih tegas mengatur koordinasinya. Kepala daerah menjadi koordinator pengendalian keamanan, koordinator urusan-urusan penyelesaian gangguan keamanan di tingkat provinsi. Bahkan kepala daerah  harus berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, dan instansi lainnya hinggai menyusun besaran pasukan yang ak