Pustaka Aristoteles

Kongres Ekonomi Umat  Kesepakatan kita berbangsa, adalah Pancasila. Apapun yang hendak dikembangkan di Tanah Air, sejatinya didasarkan pada falsafah Pancasila. Tidak ada perbedaan suku,keturunan, agama  dalam bekerja sama dalam memajukan kegiatan perekonomian bangsa. Ukuran yang menjadi perbedaan adalah prestasi kerja.  Gagasan mendorong arus baru ekonomi umat sah-sah saja. Namun jangan kita lupakan landasan perekonomian Pancasila yang bersifat "Maqasid Syariah " alias memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi warga negara tanpa memandang perbedaan agama dan suku bangsa. Kongres Ekonomi Umat  seharusnya menjadi momentum keberpihakan seluruh pelaku perekonomian,yang digerakkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang mengacu kepada ideologi Pancasila.  Jangan pernah melupakan ilmu sosial yang berketuhanan, beretika, bermoral, serta berciri lokalitas dan bukan juga milik golongan agama tertentu.  Lantas bagaimana jika kita berhadapan dengan ekonomi syariah dalam perekon

Ingat visi program yang akan dilaksanakan pemerintah dalam memperkecil kesenjangan dan ketimpangan di Tanah air ? Coba kita napak tilas sedikit akan  janji  pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi 9 juta hektare tertuang dalan Nawa Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.  Presiden baru saja  menyatakan pemerintah mengumpulkan 12,7 juta hektare lahan hutan dan 9 juta lahan yang akan dibagikan. Namun  redistribusi aset dan reforma agraria ini bukan bagi-bagi lahan. Bagaimana kita mencoba menalar berita ini ?  Dari sisi ekonomi, trend struktur ekonomi Indonesia 1993-2016 mencerminkan penurunan kontribusi sektor primer (pertanian, pertambangan) dan sekunder (manufaktur), serta semakin dominannya sektor tersier (perdagangan, jasa, utilitas, konstruksi) dan seterusnya.  Saat  ini sektor primer hanya berkontribusi 23% ekonomi nasional, sementara sektor sekunder 22%, dan sektor tersier mendominasi mencapai 55%.  Perubahan juga

Presiden Jokowi menegaskan, kebijakan Pemerataan Ekonomi dilakukan untuk mengatasi ketimpangan di masyarakat.  4 program Quick Wins dalam Kebijakan Pemerataan Ekonomi   Termasuk  kebijakan Quick wins perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan serta ritel modern dan pasar tradisional.  Presiden Jokowi  telah menegaskan, kebijakan Pemerataan Ekonomi  dilakukan untuk mengatasi ketimpangan di masyarakat.  Kebijakan ini menitikberatkan pada Reforma Agraria termasuk legalisasi lahan transmigrasi & pendidikan-pelatihan vokasi.  Pemerintah fokus pada 4 program Quick Wins dalam Kebijakan Pemerataan Ekonomi  yang memiliki dampak paling besar mengurangi ketimpangan.  Pertumbuhan ekonomi harus dapat menyentuh dan dirasakan seluruh masyarakat Indonesia .  Perekonomian nasional yang berasaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang adil harus diperkuat #PemerataanEkonomi

     Ilustrasi  (Wahyu Kokang/Jawa Pos) Kita ini telah terikat pada sebuah kesepakatan nasional, bahwa kita hidup bersama dengan nilai-nilai kemajemukan yang terdiri dari beragam suku dan agama yang berbeda. Serta kita sepakat dengan dasar negara Pancasila dan sistem pemerintahan yang sesuai dengan pilar-pilar kebangsaan.  PIlkada DKI yang baru saja kita rasakan ternyata sangat melelahkan dan boleh dibilang sebagai pilkada panas yang sudah tercatat dalam sejarah. Terlalu banyak upaya untuk meninggikan suhu politik Jakarta.  Jelas terasa selipan agenda politik yang menunggangi Pilkada DKI. Mulai dari  sentimen etnis, masalah keyakinan agama, pengembangan faham Kilafah, bahkan skenario kepada target untuk meruntuhkan pemerintahan Jokowi.  Secara tidak langsung semua ini memperlihatkan akibat yang bukan main-main untuk persatuan bangsa. TIdak heran belahan dukungan kepada pemilih terlihat ekstrem. Polaritas antar partai  terbentuk, aksi komunal ormas serasa dihalalkan dan tentunya seluruh

Anti-Chinese politics during the Jakarta campaign show that majoritarian discrimination against minorities based on race and religion. The elements of the campaign, which has widely been interpreted as reflecting growing intolerance, religious conservatism and anti-democratic Islamist politics .  Regards to say , In the capital of the world’s largest Muslim-majority nation, the messaging has been effective.  It shows how religion in Indonesia is still very, very important, and it’s dangerous.  However, Voters  must be able to vote in secret, free of intimidation and violence.  No one can tell you what you must think, believe, and say or not say. To the second round #pilkadadki #pilkadadamai