Pustaka Aristoteles

Financial literacy: What it is and why it matters ? Without an understanding of basic financial concepts, people are not well equipped to make decisions related to financial management. People who are financially literate have the ability to make informed financial choices regarding saving, investing, borrowing, and more.  Literasi finansial tidak hanya menjadi kebutuhan dasar setiap warga negara; tetapi juga menjadi tahapan awal yang sangat menentukan bagi perkembangan seseorang.  Literasi Finansial alias melek finansial merupakan keterampilan dari inti kehidupan untuk berpartisipasi dalam masyarakat modern. Pengetahuan dasar yang cukup tentang keuangan kepada masyarakat,  Misalnya mencakup keterampilan dalam hal mengelola keuangannya mulai dari  mendapatkan-membelanjakan, menabung, investasi dan meminjam uang. IMF percaya bahwa literasi finansial seperti eskalator bagi kehidupan seseorang, sehingga pemahaman literasi finansial merupakan langkah awal ya

QUO VADIS SATGAS PANGAN DALAM STABILISASI HARGA  (Seminar Ahli) Pusat Kajian Pertanian Pangan & Advokasi  ( PATAKA ) 8 Agustus 2017 Sesi Satu. NARASUMBER 1 Prof.Dr. Ir. Dwi Andreas Santosa, MS Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dia menjelaskan, ada pembohongan publik terkait data produktifitas padi. Klain peningkatan produksi beras tidak sesuai dengan kenaikan harga. Produksi Padi pada tahun 2017 terancam banyak kendala.  Data yang diperoleh dilapangan dan klaim pemerintah berbeda. Misalkan, Data produksi tahun 2015 mencapai 43 juta ton, sementara ketersediaan pangan pokok ditambah dengan stok tahun lalu dan impor mencapai 52 Juta ton. Kemudian dibagi jumlah penduduk Indonesia 250 juta orang.  Produksi beras dianggap surplus sebesar 6,1 juta ton. Namun kondisi di lapangan malah terjadi kenaikan harga beras. Harga beras turut terkena inflasi. dimanakah surplus 6 Juta ton berasnya, Kenapa ada fakta atau kenyataan di tahu

Karena cantik itu bersih ... Cantik, murni berpenampilan lebih bersih daripada saudara kembarnya gula mentah (raw sugar).  Kembar berbeda pasar, gula rafinasi adalah hasil dari pengolahan raw sugar yang seluruhnya diimpor, dan gula kristal putih (GKP)  yang dihasilkan dari pabrik gula berbasis tebu di dalam negeri.  Gula rafinasi nyaris dipakai di seluruh industri makanan & minuman karena harganya relatif jauh lebih murah daripada gula tebu yang dihasilkan di dalam negeri. Regulasi pemerintah hanya membolehkan gula rafinasi diserap oleh industri pengguna, tidak boleh dijual di pasar untuk kebutuhan konsumsi masyarakat.  Belakangan,banyak ditemukan praktek penjualan gula rafinasi untuk menekan harga jual gula dan memang cukup ampuh menurunkan harga eceran di pasar. Produsen gula rafinasi dituding melakukan perembesan sehingga merugikan gula petani. Walhasil  imbasnya Kemendag memperbarui tata niaga gula rafinasi dan akan melaksanakan lelang gula mulai awal201

Wajah Islam politik di Jakarta memberikan angin segar bagi kelompok Islamis untuk mengartikulasikan ideologi mereka di ruang publik.Praktik politik praktis dengan menggunakan sentimen, ideologi dan identitas Islam sebagai instrumen untuk meraih kemenangan.  Fakta dominasi kaum Islamis di ruang publik dengan adanya  banyaknya  kecenderungan intoleransi dalam kehidupan berbangsa.Ingat musim kampanye di Jakarta, nah itulah indikasi yang paling kelihatan. Lantas, apakah gubernur terpilih nanti bergerak atas nama konstitusi ? bukan representasi kelompok tertentu dalam kebijakan pemerintahannya ?

Romansa perjalanan bangsa kita memang unik. Berapa kali kita merasakan terapan-alias uji coba demokrasi yang pernah kita lalui.   Apakah kita juga merenungkan bagimana prinsip dan sikap para pejuang bangsa yang berusaha tegas dalam menggodok Undang-undang dasar negara ini agar tidak bersifat agamis dan memilih menjadi non agamis. Sudahkah kita, menghargai para founding fathers kita ? atau hanya sekedar berpolemik mempermasalahkan pilihan politik, atau mungkin seputar papan karangan bunga ? Ingatkah kita pada sosok “The Smiling General“ yang pernah menorehkan Indonesia pada masa kejayaan dalam sosok kediktatoran militer. Dari sana pula, kita mengetahui berapa banyak kekayaan ekstrem para lapisan atas, yang pada akhirnya piawai membidani konglomerasi dan penyakit kroniisme. Saat itu, kita mulai berkenalan dengan lapisan baru sekelompok kecil dalam masyarakat alias “Oligarki” yang dibangun secara bertahap dengan bahasa retorika pembangunan bangsa. Fokus utama dalam tahap in

Kongres Ekonomi Umat  Kesepakatan kita berbangsa, adalah Pancasila. Apapun yang hendak dikembangkan di Tanah Air, sejatinya didasarkan pada falsafah Pancasila. Tidak ada perbedaan suku,keturunan, agama  dalam bekerja sama dalam memajukan kegiatan perekonomian bangsa. Ukuran yang menjadi perbedaan adalah prestasi kerja.  Gagasan mendorong arus baru ekonomi umat sah-sah saja. Namun jangan kita lupakan landasan perekonomian Pancasila yang bersifat "Maqasid Syariah " alias memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi warga negara tanpa memandang perbedaan agama dan suku bangsa. Kongres Ekonomi Umat  seharusnya menjadi momentum keberpihakan seluruh pelaku perekonomian,yang digerakkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang mengacu kepada ideologi Pancasila.  Jangan pernah melupakan ilmu sosial yang berketuhanan, beretika, bermoral, serta berciri lokalitas dan bukan juga milik golongan agama tertentu.  Lantas bagaimana jika kita berhadapan dengan ekonomi syariah dalam perekon

Ingat visi program yang akan dilaksanakan pemerintah dalam memperkecil kesenjangan dan ketimpangan di Tanah air ? Coba kita napak tilas sedikit akan  janji  pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi 9 juta hektare tertuang dalan Nawa Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.  Presiden baru saja  menyatakan pemerintah mengumpulkan 12,7 juta hektare lahan hutan dan 9 juta lahan yang akan dibagikan. Namun  redistribusi aset dan reforma agraria ini bukan bagi-bagi lahan. Bagaimana kita mencoba menalar berita ini ?  Dari sisi ekonomi, trend struktur ekonomi Indonesia 1993-2016 mencerminkan penurunan kontribusi sektor primer (pertanian, pertambangan) dan sekunder (manufaktur), serta semakin dominannya sektor tersier (perdagangan, jasa, utilitas, konstruksi) dan seterusnya.  Saat  ini sektor primer hanya berkontribusi 23% ekonomi nasional, sementara sektor sekunder 22%, dan sektor tersier mendominasi mencapai 55%.  Perubahan juga

Presiden Jokowi menegaskan, kebijakan Pemerataan Ekonomi dilakukan untuk mengatasi ketimpangan di masyarakat.  4 program Quick Wins dalam Kebijakan Pemerataan Ekonomi   Termasuk  kebijakan Quick wins perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan serta ritel modern dan pasar tradisional.  Presiden Jokowi  telah menegaskan, kebijakan Pemerataan Ekonomi  dilakukan untuk mengatasi ketimpangan di masyarakat.  Kebijakan ini menitikberatkan pada Reforma Agraria termasuk legalisasi lahan transmigrasi & pendidikan-pelatihan vokasi.  Pemerintah fokus pada 4 program Quick Wins dalam Kebijakan Pemerataan Ekonomi  yang memiliki dampak paling besar mengurangi ketimpangan.  Pertumbuhan ekonomi harus dapat menyentuh dan dirasakan seluruh masyarakat Indonesia .  Perekonomian nasional yang berasaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang adil harus diperkuat #PemerataanEkonomi

     Ilustrasi  (Wahyu Kokang/Jawa Pos) Kita ini telah terikat pada sebuah kesepakatan nasional, bahwa kita hidup bersama dengan nilai-nilai kemajemukan yang terdiri dari beragam suku dan agama yang berbeda. Serta kita sepakat dengan dasar negara Pancasila dan sistem pemerintahan yang sesuai dengan pilar-pilar kebangsaan.  PIlkada DKI yang baru saja kita rasakan ternyata sangat melelahkan dan boleh dibilang sebagai pilkada panas yang sudah tercatat dalam sejarah. Terlalu banyak upaya untuk meninggikan suhu politik Jakarta.  Jelas terasa selipan agenda politik yang menunggangi Pilkada DKI. Mulai dari  sentimen etnis, masalah keyakinan agama, pengembangan faham Kilafah, bahkan skenario kepada target untuk meruntuhkan pemerintahan Jokowi.  Secara tidak langsung semua ini memperlihatkan akibat yang bukan main-main untuk persatuan bangsa. TIdak heran belahan dukungan kepada pemilih terlihat ekstrem. Polaritas antar partai  terbentuk, aksi komunal ormas serasa dihalalkan dan tentunya seluruh

Anti-Chinese politics during the Jakarta campaign show that majoritarian discrimination against minorities based on race and religion. The elements of the campaign, which has widely been interpreted as reflecting growing intolerance, religious conservatism and anti-democratic Islamist politics .  Regards to say , In the capital of the world’s largest Muslim-majority nation, the messaging has been effective.  It shows how religion in Indonesia is still very, very important, and it’s dangerous.  However, Voters  must be able to vote in secret, free of intimidation and violence.  No one can tell you what you must think, believe, and say or not say. To the second round #pilkadadki #pilkadadamai