Posts

Showing posts from December, 2015

Ekonomi cukup - kritis budaya pada kapitalisme : Bahasan Pustaka

Image
Buku ini menyoroti ilusi-ilusi tentang praksis berekonomi, mulai dari tingkat mikro hingga yang dilakukan oleh negara (cq pemerintah) yang banyak terperangkap ke dalam jebakan-jebakan yang dibuka oleh ilusi-ilusi itu sendiri.  Antara lain, keniscayaan terciptanya kemiskinan dalam sistem yang kapitalistik, terutama dalam praksis paradigmatik “pasar-bebas”. Bagaimana sebenarnya bangsa kita memiliki potensi untuk dapat meloloskan diri dari jebakan-jebakan itu, baik secara ideologis maupun paradigmatik tentang bagaimana sebaiknya menjalankan praktik ekonomi kita berbasis pada adab yang lebih cocok dengan realitas sejarah dan kebudayaan bangsa kita: adab maritim. Adab yang mengajarkan bagaimana kita hidup dengan kearifan dari “Ekonomi Cukup”. Radhar Panca Dahana, seorang sastrawan, jurnalis sekaligus pegiat teater.  Menyelesaikan studi sosiologi di FISIP-UI dan pasca-sarjana di EHESS Paris, Prancis (2001). Menerima beberapa penghargaan di antaranya: “Lima Seniman Muda Masa Depan Asia” versi

Anggaran Pelaksanaan Pilkada 2015

Image
Pilkada serentak hari ini , 9 Desember 2015 ini dengan 269 pilkada yang terdiri dari 9 pemilihan gubernur & wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati serta 36 pemilihan walikota dan wakil walikota.  Bagaimana dengan anggarannya?    Anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 yang diajukan KPU justru lebih besar dibanding Pilkada-Pilkada terdahulu.  Sebelumnya, pada tingkat Kabu-paten/Kota satu putaran Pilkada menghabiskan anggaran antara Rp. 5-28 milyar.  Pada tingkat Provinsi, Pilkada membutuhkan dana sebanyak Rp. 60-78 milyar.  Jika diakumulasi biaya Pilkada di 269 daerah, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp. 5 triliun.  Setelah desain Pilkada diubah menjadi serentak, anggaran justru naik hingga Rp. 6,745 triliun.  Alhasil , Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dana pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang hampir mencapai Rp7 triliun seluruhnya ditanggung oleh Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).  Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor