BUMN Sebagai Pelaku Perekonomian

BUMN Sebagai Pelaku Perekonomian



Konsep demokrasi ekonomi bagi perekonomian negara yang bersumber pada UUD 45 pasal 33, membebaskan setiap warga negara untuk melakukan usaha. Walau setiap warga negara bebas melakukan usaha, namun ada batasan-batasan yang harus dipatuhi. Batasan itu meliputi dua hal yaitu: jenis usaha vital dan usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi yang menguasai hajat hidup orang, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pembentukan badan usaha ini adalah untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, manakala sektor-sektor tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta. Badan usaha ini sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh kekayaan negara Republik.

BUMN memberikan kontribusi yang positif untuk perekonomian Indonesia lantaran memberi kesempatan luas untuk masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik. Pelaku kegiatan produksi,distribusi,konsumsi dan jasa memenuhi seluruh sektor perekonomian seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi. Sementara BUMN yang didirikan pemerintah lebih untuk mengelola cabang-cabang produksi dan sumber kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya PT Dirgantara Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Pos Indonesia, dan lain sebagainya.


-->
  • Mengelola BUMN tentunya juga harus dapat memahami kepentingan-kepentingan stakeholdernya. Dengan demikian, seharusnya dari sisi regulasi dibutuhkan regulasi yangg mendukung untuk kepentingan pelaksanaan usaha BUMN.  

  • BUMN bisa menjadi acuan indikator makro ekonomi, seperti menjaga stabilitas ekonomi/harga, serta agen perubahan untuk memenuhi sifat penugasan layanan publik. Namun tentunya perlu dilakukan perubahan paradigmanya (mind set) dalam gaya keseharian managemen. 
  • Paradigma baru menghendaki adanya suatu inovasi dan terobosan bisnis yang harus dilakukan tanpa harus menciptakan birokrasi yang berbelit, namun harus tetap mengutamakan prinsip governance.
  • Selain itu fungsi dan tugas utama BUMN tidak hanya sekedar mem-peroleh keuntungan saja, yang kemudian diukur hanya dengan adanya peningkatan ROA (Return of Asset), ROE (Return of equity), ROI (Return of Investment).  

  • Dalam rangka pengembangan usaha perlu adanya pemikiran mengenai kebijakan tentang mengembangan laba & dividen. Mengembangkan kinerja dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan perusahaan dalam rangka investasinya, karena apabila kebijakan dividen selalu untuk kepentingan APBN semata tentunya akan mengurangi kemampuan perusahaan dalam rangka pengembangan dan kelangsungan usahanya (sustain-ability).

  • Keberhasilan pengelolaan BUMN membutuhkan keterlibatan yang aktif dari semua pihak, baik Pemerintah, manajemen BUMN, karyawan BUMN dan akademisi, parlemen, dan masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap BUMN.


Daftar Bacaan :
Undang-Undang RI No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
-->
Penjelasan atas Undang-Undang RI No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

-->

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Jalur Pendidikan HBS - Hogereburgerschool

Image
Hogereburgerschool (HBS)   Siswa HBS Surabaya merayakan HUT ke-25, bendera sekolah tertera "Hoogere Burgerschool te Soerabaia" dengan motto " Per aspera ad astra " - "melalui jerih payah untuk meraih bintang" BS  (singkatan dari  bahasa Belanda :  Hogere Burger School  atau  Hoogere Burgerschool ) adalah sekolah lanjutan tingkat menengah pada zaman  Hindia Belanda  untuk orang  Belanda ,  Eropa  atau elite  pribumi  dengan bahasa pengantar  bahasa Belanda . HBS setara dengan  MULO  +  AMS  atau  SMP  +  SMA , namun hanya 5 tahun. Siswa HBS Semarang sedang berlatih senam Peraturan Pendidikan 1848, 1892, dan Politik Etis 1901 Peraturan pendidikan dasar untuk masyarakat pada waktu Hindia Belanda pertama kali dikeluarkan pada tahun 1848, dan disempurnakan pada tahun 1892 di mana pendidikan dasar harus ada pada setiap Karesidenan, Kabupaten, Kawedanaan, atau pusat-p...
Read more

Kampung Arab Pekojan

Image
Masuknya Islam di Batavia tak lepas dari kisah keberadaan Kampung Arab Pekojan di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Dalam buku karangan LWC van den Berg, yang berjudul Orang Arab di Nusantara (Jakarta, Komunitas Bambu, 2010), bangsa Arab yang datang ke Tanah Air banyak didominasi dari orang Hadramaut, Yaman Selatan atau bangsa Hadrami. Dalam buku itu, kaum Hadrami yang datang ke Indonesia berasal dari Gujarat, India. Mereka datang untuk berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Awalnya, kaum Hadrami yang bermigrasi ke Gujarat adalah kaum Sayid. Di Hadramaut sendiri ada empat golongan masyarakat, yakni sayid, golongan suku-suku, golongan menengah, dan golongan budak. Golongan sayid merupakan keturunan cucu Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Hussain. Keturunannya akrab didengar telinga, yakni bergelar habaib atau habib. Di mana pun keturunan Nabi ini tinggal, mereka membentuk kebangsawanan. Dari Gujarat, India, para sayid datang ke Tanah Air sekitar abad 18. Mereka awalnya ...
Read more

Tjakrabirawa di malam kelam 1 Oktober 1965

Image
Tjakrabirawa di malam kelam 30 September 1965 malam, tak banyak yang tahu kalau Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Letkol Untung Syamsuri masih mengawal Presiden Soekarno yang berpidato dalam acara Musyawarah Teknisi di Istora Senayan hingga pukul 24.00 WIB. Setelah selesai menjalankan tugasnya, Untung rupanya tak kembali ke mess di Jl Cidurian, Jakarta Pusat. Perwira menengah Resimen Tjakrabirawa itu menuju Lubang Buaya, Jakarta Timur. Basis konsentrasi pasukan G30S. Untung memeriksa pasukannya. Kekuatannya masih jauh dari harapan. Tak ada batalyon lapis baja yang datang dari Jawa Barat. Para pemimpin militer G30S, Letkol Untung, Mayor Soejono, Brigjen Soepardjo dan Kolonel Latief, sedikit masygul. Namun Sjam Kamaruzaman dari Biro Chusus Partai Komunis Indonesia (PKI) cepat menggertak. "Ya Bung. Kalau mau revolusi banyak yang mundur. Tetapi kalau sudah menang banyak yang ikut."  Akhirnya diputuskan operasi penculikan para jenderal tetap berjalan. Jam 'J' adalah puk...
Read more