Sebelum nyoblos yuk..berdialektika...

Semoga nyambung, tips tipis tipis sebelum nyoblos jelang 14 February 2024. Mari kita berdialektika !  diskusi dan berbicara tentang isu-isu penting sebelum kita memilih. 

FRAMING PERDAMAIAN

Framing perdamaian dengan menyatukan aktifis pro demokrasi dengan Prabowo merupakan salah satu strategi marketing politik. 

Langkah ini telah berhasil merapatkan Budiman Sudjatmiko yang dianggap gerbong aktifis pro demokrasi  dalam membentuk irisan baru yang memiliki potensi besar dalam mempengaruhi dinamika politik dalam pemilu 2024.

Melalui framing perdamaian, langkah tersebut mampu menciptakan kesan bahwa terjadi rekonsiliasi antara pihak-pihak yang sebelumnya bertikai dan mempersoalkan keterlibatan Prabowo sebagai penjahat HAM. 

Namun, kita perlu mempertimbangkan apakah kesatuan ini hanya taktik politik atau benar-benar mencerminkan semangat perdamaian dan kerjasama yang tulus. Mengapa quote and quote “Rekonsiliasi” baru ada jelang pemilu ? Tidak heran banyak kaum migrasi relawan atas nama semangat perdamaian semu ini demi pikiran pragmatis. 

Namun bukannya masih banyak pekerjaan rumah atas nama demokrasi Dan Hak Asasi Manusia -  Apakah kaum migrasi ini masih mau menyuarakan ?  Hmmm ... Pikir sendiri ....

Sebagai catatan tambahan :

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo mengubah dinamika politik menjelang Pemilihan Umum 2024. 

Langkah ini menggeser peta politik Pilpres 2024 dan dapat memiliki dampak signifikan pada konstelasi elektoral.

Jokowi menghalalkan politik dinasti  dengan menempatkan anak-anaknya di posisi strategis. Anak  pertama sebagai calon wakil presiden dan anak kedua sebagai ketua partai agar bebas melenggang masuk Senayan. Sudah tentu tidak ada proses meritokrasi yang seharusnya menjadi dasar penilaian. 

Penting diketahui, Politik dinasti memang menjadi isu yang kontroversial dan sering menimbulkan perdebatan. 

Dalam konteks amanah reformasi, ada beberapa pertimbangan yang perlu kita pahami:

1. Politik Dinasti: Praktek politik dinasti melibatkan penggunaan kekuasaan oleh keluarga atau individu tertentu untuk memperoleh posisi politik. Dalam hal ini, presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menghadapi tuduhan politik dinasti karena melibatkan putra-putranya bahkan dan menantunya dalam sistem kekuasaan.

2. Kontradiksi dengan Amanah Reformasi: Reformasi adalah gerakan yang mendorong perubahan menuju demokrasi, transparansi, dan pemerintahan yang lebih adil. 

Politik dinasti, dengan mengangkat anggota keluarga ke posisi strategis, bertentangan dengan semangat reformasi. Reformasi seharusnya menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu kelompok atau individu.

Last but not least ....temuan-temuan 

Ada penggunaan sumber daya negara, seperti pengerahan aparat sipil negara dan program bantuan sosial, untuk memperkuat basis dukungan politik untuk menciptakan citra positif di mata publik.

Pertama, penggunaan ASN dalam memobilisasi pegawai pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendukung atau mempromosikan agenda politik tertentu. Hal ini dapat mencakup penggunaan fasilitas kantor, waktu kerja, atau sumber daya administratif lainnya untuk kepentingan politik.

Kedua, program bantuan sosial juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat basis dukungan politik. Misalnya, pihak-pihak politik yang memiliki kendali atas alokasi dana bantuan sosial dapat menggunakan dana tersebut untuk memberikan insentif kepada kelompok-kelompok tertentu yang potensial menjadi basis dukungan mereka. 

Penggunaan program bantuan sosial ini tidak semata untuk tujuan kemanusiaan, tetapi juga sebagai alat politik untuk memperoleh dukungan politik dan menciptakan citra positif di mata publik.

Jokowi dan tim kampanye pasangan calon  02 menggunakan program bantuan sosial sebagai alat kampanye untuk mendongkrak suara. Meskipun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah memberikan imbauan agar kepala negara tidak keluar jalur, beberapa tindakan tetap kontroversial. 

Meskipun tindakan ini memiliki dampak politik, kita harus selalu mempertimbangkan keberlanjutan dan keadilan dalam penggunaan kekuasaan pemerintah.

Dus, penting bagi pemilih untuk tetap bijaksana dalam memilih pasangan calon dan menghormati proses demokrasi, serta tidak memilih paslon yang terlibat dalam praktik politik yang merugikan demokrasi. 

Sebagai warga negara, menjaga kenangan akan sejarah dan tidak melupakan peristiwa masa lalu menjadi kunci untuk pembentukan masa depan yang lebih baik.

#pustakaaristoteles

#SaskiaUbaidi