Apa arti kesejahteraan rakyat jika ternyata kita masih berkutat dengan urusan makan saja. Sebut saja untuk menambah lauk sebutir telur dan sekerat daging masih menjadi urusan penting bagi buruh. Tapi bagai sebuah sudut berbeda menjadi masalah juga bagi penyedia jasa/ pengusaha jika harus menanbah biaya operasional alias menaikan upah buruh dengan hasil yang belum tentu diterima dipasaran. Ternyata usut punya usut ada biang kerok biaya siluman yang sering terjadi diantara rantai upah buruh sampai dengan urusan barang jadi. Biaya siluman bisa saja dikaitkan dengan banyaknya biaya-biaya yang sebenarnya tidak perlu dan biaya inipun menyedot anggaran sehingga membengkak. Apapun itu, bilang saja biaya "Setoran ke sana-ke sini" akan terjadi baik mulai dari level permainan kelas rendah sampai permainan kelas tinggi. Sungguh hal-hal seperti ini membuat kemampuan produktifitas kita baik sektor industri maupun jasa mulai tercoreng garis-garis guratan pisau tajam. Seandainya saja alokasi hal-hal seperti ini kita padatkan demi kesejahteraan rakyat,mungkin tidak akan ada fenemena masyarakat pra-sejahtera, buruh pun akan mendapat upah layak dan otomatis akan mendokrak kinerja kerja yang lebih baik. Jangan terlalu salahkan pelaku usaha dengan mengatasnamakan mencari keuntungan semata, pengusaha atau wirausahawan adalah pencipta lapangan kerja yang sudah seharusnya dibantu oleh Pemerintah. Pemerintah sudah sepatutnya menjalankan"Good and Clean Goverment" sehingga timbul sinergi kesejahteraan rakyat bagi seluruh lapisan dalam negeri tercinta kita.
Kadang kita sebagai masyarakat umum menjadi galau,bagaimana seharusnya ideal suatu Pemerataan kesejahteran,dengan kenyataan bahwa negara kita pernah mendapat sebutan "Gemah lipah loh Jenawi?"
Comments