Kedaulatan digital

Insiden peretasan yang menimpa pusat data nasional menunjukkan adanya celah dalam sistem keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini merupakan peringatan serius tentang pentingnya peningkatan perlindungan terhadap infrastruktur digital yang kritis.

Kedaulatan digital merujuk pada kontrol dan regulasi suatu negara atas data, infrastruktur digital, dan aktivitas online yang terjadi dalam yurisdiksinya. 

Di era digital ini, kedaulatan digital menjadi semakin penting bagi negara-negara untuk melindungi data sensitif dan memastikan privasi warga negara terjaga. Namun, insiden peretasan yang menimpa pusat data nasional Indonesia baru-baru ini menunjukkan bahwa kedaulatan digital negara ini masih belum sepenuhnya terjamin. Insiden ini mengungkap kelemahan dalam sistem keamanan siber dan mengancam integritas serta privasi data warga negara.

Apa Itu Kedaulatan Digital dan Mengapa Penting?

Kedaulatan digital adalah kemampuan suatu negara untuk mengendalikan dan mengatur data, infrastruktur digital, dan aktivitas online dalam yurisdiksinya. 

Konsep ini mencakup beberapa aspek penting, seperti:

Data Residency.

Tempat penyimpanan data harus berada di dalam yurisdiksi negara tersebut.

Data Jurisdiction

Data harus tunduk pada hukum negara tempat data tersebut disimpan.

Data Protection

Perlindungan terhadap data untuk memastikan bahwa data disimpan dan diproses secara aman.

Pentingnya kedaulatan digital meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital dan volume data yang dihasilkan. 

Menurut perkiraan, volume data global akan meningkat dari 33 zettabyte pada 2018 menjadi 175 zettabyte pada 2025. 

Dengan kontrol yang baik atas data, negara dapat melindungi privasi warganya, menjaga keamanan nasional, dan memastikan bahwa data tidak disalahgunakan oleh pihak asing.

Insiden Peretasan Pusat Data Nasional Indonesia

Baru-baru ini, pusat data nasional Indonesia mengalami insiden peretasan yang serius. Peretasan ini mengekspos kelemahan dalam sistem keamanan siber Indonesia dan menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan langkah-langkah perlindungan. Insiden tersebut tidak hanya mengungkap data sensitif tetapi juga menimbulkan risiko besar terhadap integritas dan privasi data warga negara.

Insiden peretasan tersebut mengungkap sistim keamanan siber Indonesia belum sepenuhnya mampu menghadapi serangan siber yang canggih.

Selain itu Infrastruktur digital yang ada belum memenuhi standar keamanan internasional yang memadai serta respon terhadap ancaman..Masih ada keterbatasan dalam mendeteksi dan merespons ancaman siber dengan cepat dan efektif.

Dampak Peretasan terhadap Integritas dan Privasi Data Warga Negara

Kebocoran data dari peretasan ini memiliki dampak yang serius terhadap warga negara, adalah penyalahgunaan data pribadi.Informasi pribadi warga negara dapat digunakan untuk tujuan jahat, seperti penipuan atau pencurian identitas.

Privasi warga negara terancam karena data sensitif mereka dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kebocoran data dapat menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan bagi individu yang terdampak.

Peran Pemerintah dalam Memperkuat Kedaulatan Digital dan Keamanan Siber.

Mengembangkan dan Menerapkan Kebijakan serta Regulasi yang Ketat untuk Melindungi Data dan Infrastruktur Digital

Pengembangan dan penerapan kebijakan serta regulasi yang ketat untuk melindungi data dan infrastruktur digital merupakan langkah penting dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. 

Kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memegang peranan krusial dalam memastikan kebijakan yang komprehensif dan efektif. Berikut uraian detail mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga:

Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Kominfo bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan terkait teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Peran utama Kominfo meliputi:

Penyusunan Regulasi.

Kominfo menyusun regulasi yang mencakup berbagai aspek perlindungan data dan infrastruktur digital. Regulasi ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, serta pedoman teknis yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam ekosistem digital.

Kominfo telah mengeluarkan beberapa regulasi penting terkait perlindungan data dan keamanan digital, antara lain:

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Disahkan pada tahun 2022, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi data pribadi warga negara Indonesia. UU PDP mengatur pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pemindahan data pribadi dengan ketat.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo)

Beberapa peraturan telah dikeluarkan, seperti aturan mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan keamanan siber.

Pedoman Teknis dan Standar.

Kominfo juga menetapkan standar teknis dan pedoman untuk memastikan keamanan data dan infrastruktur digital, termasuk standar enkripsi dan manajemen risiko.

Pengawasan dan Penegakan. 

Kominfo melakukan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap regulasi yang telah disusun. Pengawasan ini dilakukan melalui audit, inspeksi, dan mekanisme penegakan hukum bagi pihak yang melanggar aturan.

Edukasi dan Sosialisasi.

Kominfo juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan data dan keamanan siber melalui program edukasi dan sosialisasi.

Peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BSSN fokus pada aspek teknis dan operasional keamanan siber, termasuk deteksi, respons, dan mitigasi ancaman siber. 

Peran utama BSSN meliputi:

Deteksi Ancaman.

BSSN bertanggung jawab untuk memantau dan mendeteksi ancaman siber secara proaktif melalui pusat operasi keamanan siber (Security Operations Center/SOC) yang mereka kelola.

Respons dan Mitigasi.

BSSN mengoordinasikan respons terhadap insiden siber dan menyediakan panduan teknis untuk mitigasi dampak dari insiden tersebut. Ini termasuk penyediaan bantuan teknis kepada instansi pemerintah dan sektor swasta yang menjadi korban serangan siber.

Pengembangan Kapasitas Teknis.

BSSN terus mengembangkan kapasitas teknis melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di bidang keamanan siber.

Kerjasama antara Kominfo dan BSSN sangat penting untuk menyusun kebijakan yang menyeluruh dan terpadu. Beberapa aspek kolaborasi meliputi:

Penyusunan Kebijakan Bersama.

Kominfo dan BSSN bekerja sama dalam menyusun kebijakan yang menggabungkan aspek regulasi dan teknis untuk menghadapi ancaman siber.

Pertukaran Informasi.

Kedua lembaga berbagi informasi mengenai ancaman dan insiden siber untuk memastikan respons yang cepat dan efektif.

Proyek Bersama.

Implementasi proyek-proyek bersama untuk memperkuat infrastruktur digital, seperti pengembangan pusat data nasional dan peningkatan keamanan jaringan pemerintah.

Melalui kolaborasi yang erat antara Kominfo dan BSSN, diharapkan perlindungan terhadap data dan infrastruktur digital di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan, menghadapi ancaman siber dengan lebih efektif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. 

Dus insiden peretasan pusat data nasional Indonesia menyoroti kelemahan yang masih ada dalam sistem keamanan siber negara ini. Untuk mencapai kedaulatan digital yang sejati, Indonesia perlu meningkatkan langkah-langkah keamanan, memperkuat kolaborasi antar lembaga, dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan data.

#Pustakaaristoteles ( Saskia Ubaidi )

 https://search.app/zKqmnEabJ3Bg4X1e9

Digital sovereignty - what, why and how?(https://www.tietoevry.com/en/blog/2023/05/all-you-need-to-know-about-digital-sovereignty/)

Digital sovereignty | Internet Policy Review](https://policyreview.info/concepts/digital-sovereignty).