Peran Militer dalam 100 Hari Prabowo: Efisiensi atau Ancaman bagi Demokrasi?


Artikel "Militerisme 100 Hari Kabinet Prabowo" yang diterbitkan oleh Tempo.co mengulas kecenderungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas peran militer ke ranah sipil selama seratus hari pertama masa jabatannya. Langkah-langkah ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya konsep "dwifungsi" TNI yang dominan pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Suharto.

Salah satu contoh nyata adalah penugasan militer dalam proyek penyediaan makanan gratis untuk anak sekolah, yang merupakan program andalan Presiden Prabowo. Militer juga dilibatkan dalam proyek pertanian dan irigasi, memperluas peran mereka dalam fungsi-fungsi sipil. Selain itu, terdapat upaya legislatif untuk memungkinkan penunjukan perwira militer aktif ke posisi senior dalam pemerintahan, yang berpotensi mengikis reformasi demokratis yang telah dicapai sejak jatuhnya Suharto pada tahun 1998. 

Kritikus berpendapat bahwa langkah-langkah ini dapat mengarah pada remiliterisasi dan melemahkan institusi sipil, mengingatkan pada era ketika militer memiliki peran dominan dalam kehidupan publik dan politik Indonesia. Meskipun demikian, pendukung kebijakan ini berargumen bahwa keterlibatan militer dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program pemerintah.

Selain itu, Amnesty International menyoroti peningkatan kasus kekerasan dan pembunuhan di luar hukum oleh aparat Polri dan TNI selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, dengan setidaknya 17 kasus tercatat. 

Secara keseluruhan, artikel ini menyoroti kekhawatiran bahwa pemerintahan Prabowo cenderung mengembalikan peran dominan militer dalam urusan sipil, yang dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan reformasi yang telah diperjuangkan sejak era Reformasi.

Jakarta, 5 February 2025
#Pustakaaristoteles



Comments

Popular posts from this blog

Jalur Pendidikan HBS - Hogereburgerschool

Kampung Arab Pekojan

Tjakrabirawa di malam kelam 1 Oktober 1965