Sekilas tentang Krisis Ekonomi 1997 –Jatuhnya Soeharto & naiknya Habibie

Sekilas tentang Krisis Ekonomi 1997 – Jatuhnya Soeharto & naiknya Habibie

Masih ingatkah kita akan krisis ekonomi dan jatuhnya Suharto? Krisis ekonomi Asia dekade 90-an sangat berdampak bagi Indonesia, utang swasta membumbung tinggi di luar negri.

Antara tahun 1992 dan 1997, 8% dari penambahan utang luar negeri Indonesia berdasarkan dari pinjaman Swasta. 

Menurut catatan World Bank 1998,utang luar negeri per maret 1998, secara keseluruhan mencapai US$ 138 milyar dimana sekitar US$72,5 miliar adalah utang swasta yang dua pertiganya adalah utang jangka pendek.[1] 

Akibat dari keadaan ini, banyak pengusaha dalam negeri yang berutang dalam mata uang dolar pada November 1997. Ditambah lagi, ketika jatuh tempo pembayaran utang, nilai rupiah sedang mengalami penurunan pada tahun 1998, mereka berlomba-lomba membeli dolar.

Tentu saja hal ini, mengakibatkan nilai rupiah semakin terpuruk hingga mencapai Rp.17,000 per Dolar Amerika.  Memuncak pada 22 Januari 1998 mengalami depresiasi lebih dari 80% sejak 14 Agustus 1997.

Inilah krisis moneter, yang melahirkan krisis ekonomi. Rupiah menjadi terpuruk secara luar biasa, dan mengakibatkan pasar uang dan pasar modal ambruk.

Bank-bank Nasional dalam kesulitan, mengalami penurunan dalam peringkat internasional. Surat Utang pemerintah terus merosot. Ratusan perusahaan mulai dari skala kecil,menengah,hingga besar mengalami pailit dan kebangkrutan yang tercatat lebih dari 70% di pasar modal.

Perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan meliputi perusahaan-perusahaan sektor Konstruksi,Manufaktur bahkan Perbankan. Status bangkrut menyebabkan gelombang besar pemutusan hubungan kerja. Pengangguran pun melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak tahun 1960an, yaitu sekitar 20 juta orang atau 20% angkatan kerja.

Dampak Krisis ekonomi memunculkan krisi politik. Masyarakat yang berharap pemerintah dapat mengendalikan krisi mulai kehilangan asa. Demonstrasi terjadi dimana-mana,menuntut Soeharto mundur dari jabatannya.

Puncaknya, 21 Mei 1998, setelah gagal mendapat dukungan dari tokoh-tokoh agama serta tokoh-tokoh MPR, akhirnya Soeharto 'Lengser Keprabon setelah 32 tahun berkuasa. Ia mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya Habibie.

Masalah utama ketika itu adalah ekonomi. Habibie sebagai orang nomor satu harus mencari cara memperbaiki keadaan ekonomi.  Pilihan adalah suntikan dana dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Selain itu, krisis politik yang berujung pada lengsernya Soeharto seperti membawa banyak permasalahan. Warisan permasalahan akibat tangan besi oleh Soeharto harus segera diselesaikan. Diantara permasalahan itu adalah masalah pelanggaran HAM,Korupsi, serta ketidakpuasan pembangunan yang terpusat di Jawa, sehingga membuat beberapa daerah ingin merdeka dan memisahkan diri dari NKRI.

Meskipun mendapat apresiasi karena menjalankan sejumlah reformasi, misalnya membuka kebebasan Pers. Habibie mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) sehingga banyak media baru yang bermunculan pada masa reformasi. Dalam bidang Jurnalistik,aliansi Jurnalis Independen yang sebelumnya bergerak dibawah tanah dapat muncul secara resmi dan terbuka. Dalam urusan Politik, Undang_Undang no 3 1999 tentang Pemilu mendorong berdirinya partai-partai politik.

Habibie merubah posisi Bank Indonesia menjadi lebih independen. Habibie juga melakukan liquidasi dan rekapitulasi terhadap bank-bank swasta untuk menertibkan perekonomian. Di akhir tahun 1999,pemerintah meliquidasi 38 bank swasta, 7bank diambil pemerintah dan  9 mengikuti program rekapitulasi.

kriitik terhadap Habibie adalah keputusan sepihak pemerintah mengadakan referendum di Timor Leste. Langkah ii dianggap sebagai bentuk kekalahan Indonesia dalam diplomasi. Presiden Habibie dianggap gagal menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Habibie dinilai gagal dalam upaya pembrantasan korupsi. Kasus ini terutama berkaitan dengan pengusutan harta kekayaan Soeharto. Pada 11 Oktober 1999, Jaksa Agung mengeluarkan Surat perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap dugaan korupsi Soeharto yang melibatkan yayasan-yayasan miliknya.

Habibie juga menyetujui 50 persyaratan dari IMF supaya mendapatkan dana talangan.  Habibie melakukan liberalisasi terhadap ekonomi Indonesia. Peran Negara dikurangi dan perekonomian dijalankan melalui Independensi BI dan privatisasi BUMN.

Terkait Independensi BI, Januari 1999 Habibie gagal membuat institusi ini bekerja secara professional dalam menangani Kasus Bank Bali.

Kasus Bank Bali bermula pada pengalihan Cessie Bank Bali ke PT Era Giat Prima pada Januari 1999. Perjanjian itu ditujukan untuk mencairkan utang Bank Bali & tiga Bank lain yaitu  BDNI,BUN,dan Bank Bira senilai Tiga Triliun rupiah.

Namun, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menetapkan dana bantuan dari BI hanya bisa dicairkan Rp.904 miliar, sedangkan saat itu dana yang dibutuhkan mencapai Rp.1,3 Triliun. BPPN meminta BI melakukan sisa pembayaran dana tersebut, tetapi BI menolak dengan alasan bahwa sisanya merupakan bunga utang, yang berada diluar tanggung jawab BI.  

Sumber Pustaka : diambil dari berbagai sumber.

---

[1] US$ 20 Milyar jatuh tempo tahun 1998,sementara pada saat itu cadangan devisa tinggal sekitarcUS$ 144,4 ( World Bank 1998)