Laporan Ekonomi Triwulanan Indonesia, Oktober 2016: Tekanan Mereda
LAPORAN Ekonomi Triwulanan Indonesia, Oktober 2016: Tekanan Mereda
Ekonomi Indonesia tetap kuat menghadapi tantangan global. Manajemen fiskal yang baik telah membantu mendukung pertumbuhan dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Intisari Laporan:
- Perbaikan manajemen fiskal telah membuat ekonomi Indonesia tetap bertahan kuat.
- Risiko-risiko eksternal bagi ekonomi Indonesia tetap ada, termasuk pertumbuhan global yang lebih rendah serta gejolak pasar keuangan.
- Risiko-risiko fiskal domestik telah berkurang berkat revisi APBN 2016 yang belum lama diumumkan juga RAPBN 2017 yang lebih mungkin dicapai.
- Penerimaan yang lebih tinggi dari program Amnesti Pajak juga membantu mengurangi risiko fiskal. Pengumpulan pajak dari fase pertama telah mencapai Rp 93,4 triliun, setara dengan 56,6% dari sasaran keseluruhan tiga fase.
- Proyeksi pertumbuhan PDB tetap sama dengan laporan bulan Juni, yaitu 5,1% untuk tahun 2016 dan 5,3% untuk tahun 2017. Konsumsi domestic diperkirakan tetap kuat dan peningkatan pertumbuhan akan bergantung pada investasi swasta yang lebih kuat.
- Bertahannya pertumbuhan ekonomi dan beberapa kebijakan pemerintah berkontribusi pada turunnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Tingkat kemiskinan turun sebebsar 0,4 persen menjadi 10,9% pada kuartal pertama tahun 2016. Ini adalah penurunan tahunan terbesar dalam tiga tahun terakir. Kebijakan pemerintah yang berkontribusi termasuk upaya menstabilkan haga beras serta perluasan bantuan sosial.
- Koefisien Gini – pengukuran ketimpangan – turun 1,1 poin menjadi 39,7 pada kuartal pertama tahun 2016. Penurunan ini adalah penurunan tahunan terbesar sejak krisis finansial Asia tahun 1997-1998.
- Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan sektor ini bisa membantu membuka keran investasi swasta, menciptakan lapangan kerja, menambah ekspor, memandu investasi infrastruktur. Menurut World Travel and Tourism Council, tiap $1 juta yang dibelanjakan untuk sektor travel dan pariwisata bisa mendukung 200 lapangan kerja dan $1,7 juta PDB bagi Indonesia.
- Laporan edisi kali ini juga membahas: ketahanan pangan, termasuk dampak subsidi pemerintah; bagaimana meningkatnya sertifikasi guru belum membuat capaian belajar siswa menjadi lebih baik; analisa bagaimana akses layanan air, sanitasi, dan kebersihan bisa membantu mengurangi stunting dan kemiskinan..
Reformasi Kebijakan Publik Dukung Pertumbuhan
Jakarta, 25 Oktober 2016: Perbaikan pengelolaan fiskal mendukung pertumbuhan PDB di Indonesia, yang diproyeksikan 5,1 persen untuk 2016, menurut laporan baru Bank Dunia.
Namun risiko eksternal seperti pertumbuhan global yang lebih lamban dari yang diharapkan serta ketidakpastian pasar keuangan global membawa risiko turunnya ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini, berikut ulasan edisi Oktober 2016 Indonesia Economic Quarterly Report atau IEQ.
Penerimaan program amnesti pajak yang lebih besar dari perkiraan awal telah membantu mengurangi risiko fiskal, begitu juga dengan beberapa penyesuaian belanja pemerintah. Program amnesti pajak telah meraup 56,6 persen dari target pada akhir fase 1. Penerimaan tambahan ini diharapkan dapat menambah belanja modal sehingga membawa dampak positif pada pertumbuhan.
"Perbaikan tata kelola fiskal, kebijakan publik yang lebih kuat serta reformasi struktural, termasuk tanggapan tepat waktu terkait harga pangan, telah memberikan hasil positif. Risiko telah menurun dan beberapa indikator membaik. Ke depan, kami optimis bahwa upaya berkelanjutan untuk mengembangkan pariwisata dan manufaktur akan menghasilkan lebih banyak pekerjaan, meningkatkan pendapatan ekspor, dan semakin mendukung pertumbuhan," kata Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia.
Pertumbuhan yang tangguh dan reformasi kebijakan reformasi telah membantu upaya mengurangi kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia turun 0,4 persentase poin pada kuartal pertama tahun 2016; ini merupakan penurunan tahun-ke-tahun terbesar dalam tiga tahun terakhir. Kebijakan yang mendorong penurunan tersebut adalah: upaya menstabilkan harga beras (termasuk manajemen impor beras dan operasi pasar oleh Bulog), dan perluasan program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, yang menyalurkan bantuan tunai bersyarat. Perluasan program tersebut mencakup 3,5 juta rumahtangga baru dan berkontribusi terhadap hampir sepertiga dari total penurunan kemiskinan.
Selanjutnya, koefisien GINI – yaitu salah satu cara menilai ketimpangan -- turun 1,1 poin ke 39,7. Meskipun angka ketimpangan ini tetap tinggi, ini merupakan penurunan tahunan terbesar sejak krisis keuangan Asia pada tahun 1997-1998.
Laporan IEQ edisi Oktober ini juga memaparkan potensi sektor pariwisata Indonesia untuk membuka investasi swasta, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan ekspor, dan memandu investasi infrastruktur yang ditargetkan di daerah tujuan pariwisata.
"Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan industri pariwisata kelas dunia," kata Ndiame Diop, Practice Manager Bank Dunia untuk Makroekonomi dan Manajemen Fiskal di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. "Namun untuk menghasilkan tujuan industri pariwisata, perlu lebih banyak pembangunan infrastruktur, yang memerlukan koordinasi yang lebih baik antara instansi pemerintah dan sektor swasta."
Kementerian Pariwisata telah menetapkan target untuk menarik US$ 10 miliar investasi swasta guna perkembangan 10 tujuan wisata pada tahun 2019. Menurut World Travel and Tourism Council, setiap US$ 1 juta yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan dan wisata di Indonesia akan membiayai 200 pekerjaan.
IEQ yang kali ini berjudul ‘Tekanan Menurun’ juga menganalisa pentingnya akses layanan air bersih, sanitasi dan kebersihan di Indonesia untuk meningkatkan indikator-indikator kesehatan dan gizi. Terbatasnya akses layanan sanitasi dasar telah mempengaruhi tingginya tingkat stunting di Indonesia, di mana sekitar 1 dari 3 anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia mengalami stunting atau menderita tinggi badan rendah untuk usia mereka.
Selain itu, laporan ini melihat kebijakan ketahanan pangan (termasuk dampak dari subsidi pemerintah untuk produk pertanian), dan evaluasi program sertifikasi guru di Indonesia yang menunjukkan bahwa peningkatan kualifikasi guru tidak cukup untuk memperbaiki capaian belajar siswa.
Laporan ini telah memasuki tahun keenam, dan disusun dengan dukungan dari Pemerintah Australia.
Comments