Pustaka Aristoteles

Di Balik Jamuan Diplomatik: Menghitung Ulang Harga Investasi China Kedatangan Perdana Menteri China, Li Qiang, ke Indonesia pada akhir Mei 2025 menjadi headline penting dalam lanskap hubungan luar negeri kita. Tak hanya sebagai kunjungan kenegaraan simbolik, lawatan ini membawa janji investasi senilai USD 10 miliar (Rp 162 triliun) dan disertai narasi besar "multilateralisme sejati” dan solidaritas Global South. Namun di balik semangat persaudaraan dan sambutan hangat pemerintah Indonesia, muncul pertanyaan strategis, apakah Indonesia sedang memperkuat kedaulatan nasional, atau malah melapangkan jalan bagi ketergantungan baru? Proyek-Proyek Besar: Siapa Diuntungkan? Menurut laporan Kompas, investasi yang dijanjikan PM Li Qiang mencakup proyek-proyek di sektor hilirisasi, industri kimia, dan transportasi. Ini tampaknya selaras dengan visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan nilai tambah dalam pengelolaan sumber daya alam. Tetapi publik masih trauma den...

Indonesia bukan bangsa kecil. Kita kaya akan sumber daya alam, populasi yang cukup besar dan produktif. Tapi semua potensi itu sering kali tenggelam dalam satu penyakit lama yaitu mental korup yang menjalar dari elite menembus ke  jantung pemerintahan bahkan dalam masyarakat sekitar kita.  Korupsi di sini bukan hanya soal suap atau proyek. Lebih dari itu, korupsi telah menjadi cara berpikir, cara memandang kekuasaan, dan cara kita menjalankan negara. Acapkali Kebijakan publik dibuat bukan berdasarkan kepentingan jangka panjang rakyat, melainkan atas dasar siapa yang dapat bagian. Pemerintahan hadir, tapi fungsinya sering semu, program digembor-gemborkan, tetapi hasilnya tidak menyentuh akar persoalan. Kita sedang berjalan, tapi di tempat. Demokrasi hanya jadi seremoni elektoral. Negara hadir dalam rupa fisik yaitu infrastruktur jalan, gedung, dan proyek megah, tetapi rapuh dalam visi dan integritas. Inilah kenyataan bangsa yang kehilangan arah. Kita melihat ini den...

Ketika Pers Dipaksa Bungkam, Dunia Kehilangan Suaranya Dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2025, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, António Guterres, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap situasi kebebasan pers global. Ia menyatakan bahwa jurnalisme yang bebas merupakan fondasi dari keadilan, kemerdekaan, dan hak asasi manusia (United Nations, 2025). Namun, justru di berbagai belahan dunia, pers sedang berada dalam kondisi tertekan, dicekam sensor, bahkan ancaman kekerasan. Tekanan terhadap pers bukan hanya terjadi melalui represi langsung seperti penahanan atau intimidasi. Dalam era digital, bahaya baru justru hadir melalui penyebaran masif disinformasi dan ujaran kebencian yang merusak ekosistem informasi. AG Sulzberger, penerbit The New York Times, menambahkan bahwa internet saat ini dibanjiri konten clickbait, propaganda, dan narasi yang dibungkus dengan keahlian palsu, semuanya mengikis kepercayaan publik terhadap jurnalisme (UNESCO, 2025). K...