Bantuan APBN untuk Partai Politik

Sebagai warga pembayar pajak yang ikut membiayai APBN, maukah Anda memberikan uang satu triliun untuk setiap parpol yang sampai saat ini memproduksi banyak koruptor di lembaga legislatif maupun eksekutif?

Peningkatan bantuan APBN dicanangkan Mendagri untuk mengurangi pencarian dana ilegal oleh parpol. 

Gagasan ini dilontarkan karena dana untuk  parpol terlalu minim sehingga tidak mencukupi kegiatan-kegiatan pokok partai. 

Realita kurangnya dana mengakibatkan sejumlah politisi melakukan berbagai cara demi membiayai kegiatan operasional partai termasuk dengan cara korupsi.

Reaksi sontak antara Publik dan APBN , Publik  tentu akan bereaksi dan memilih opsi bantuan negara yang mininal untuk kebutuhan dana politik. Bukankah masih banyak kebutuhan lain ketimbang membiayai parpol.

Sikap kepercayaan rendah publik terhadap partai politik, bisa saja menjadikan stigma sebesar apapun dana APBN disalurkan kepada parpol belum bisa menjamin praktek korupsi berhenti.

Belum lagi ditambah apakah para kader yang berada di gedung parlemen sesungguhnya mewakili suara publik, tidak bersekongkol  dan melakukan praktik korupsi berjamaah. 

Sebuah wacana simalakama, walaupun ada respon positif bahwa pemakaian dana APBN dapat membuat keuangan partai politik lebih transparan dan benar-benar digunakan untuk kepentingan bangsa. 

Tujuan bantuan keuangan partai politik adalah menjaga kemandirian partai politik. 

Sebab, jika kebutuhan dana partai politik lebih banyak dipenuhi para penyumbang, maka partai politik cenderung memperhatikan kepentingan penyumbang daripada kepentingan anggota atau rakyat dalam mengambil keputusan atau kebijakan. 

Apabila hal itu terjadi, maka posisi dan fungsi partai politik sebagai wahana memerjuangkan kepentingan anggota atau rakyat, menjadi tidak nyata. 

Di sinilah nilai strategis bantuan keuangan partai politik dari negara: mampu menjaga kemandirian partai politik demi memperjuangkan kepentingan anggota dan rakyat.

Dana APBN lebih baik digunakan untuk program kesejahteraan rakyat.  Dan jika akhirnya ada kontribusi dana APBN untuk membiayai  Parpol, sikap Parpol harus menjadi terbuka dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Sepanjang Parpol mau menunjukkan kinerja yang baik dan teansparan, niscaya rakyat akan mendukung peningkatan bantuan dana dari APBN untuk membiayai parpol 

( Ref: Diambil dari berbagai sumber: ( Jajak Pendapat kompas, Litbang Kompas)